NAMA : RESTA FEBRIYANTI
NIM : 0701102010028
Dalam memahami konteks Negara lingkungan politik dan ekonomi menyeluruh dari suatu Negara mempengaruhi bagaimana keuangan mikro disediakan. kebijakan ekonomi dan sosial dari pemerintah, serta tingkat pembangunan sector keuangan, mempengaruhi lembaga keuangan mikro dalam menyampaikan jasa keuangan bagi masyarakat miskin.memahami semua factor ini dan pengaruh mereka terhadap keuanagn mikro dikenal sebagai pemahaman konteks Negara. Proses ini mengajukan petanyaan sebagai berikut:
· Siapa saja pemasok jasa keuangan?produk dan jasa apa saja yang mereka tawarkan?peran apa saja yang dimainkan oleh pemerintah dan donor dalam menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat miskin?
· Bagaimana kebijakan sektor yang ada mempengaruhi penyediaan jasa keuangan, termasuk kebijakan suku bunga, amanat pemerintah bagi pembagian kredit sektoral, dan kebijakan penegakan hukum?
· Peraturan sektor keuangan bentuk apa saja yang ada, dan apakah LKM tunduk kepada peraturan ini?
· Kebijakan ekonomi dan social apa saja yang mempengaruhi penyediaan jasa keuangan dan kemampuan pengusaha mikro dalam beroperasi?
Pemasok jasa intermediasi keuangan
Sistem keuangan/financial(atau sektor keuangan,atau infrastruktur keuangan) mencakup seluruh peluang tabungan dan pembiayaan, serta norma-norma dan cara berperilaku yang berhubungan dengan semua lembaga ini beserta operasi mereka.
Penyedia jasa intermediasi keuangan terdiri dari :
1. Sektor formal
Anggaran dasar lembaga keuangan formal memperoleh pengesahan dari pemerintah dan tunduk kepada pengaturan dan pengawasan perbankan. Mereka termasuk bank pemerintah dan swasta,perusahaan asuransi,dan perusahaan pembiayaan. Contohnya :
· Bank sentral
· Bank
> Bank umum
> Bank dagang
> Bank tabungan
> Bank pedesaan
> Bank tabungan pos
> Bank tenaga kerja
> Bank koperasi
· Bank pembangunan
> Milik pemerintah
> swasta
· Lembaga bukan bank lainnya
> perusahaan pembiayaan
> lembaga pemberian kredit untuk periode tertentu
· perusahaan penyedia pinjaman untuk membangun/membeli rumah(building society)dan koperasi kredit
· Lembaga tabungan atas dasar kontrak
> dana pensiun
> perusahaan asuransi
· pasar
> saham
> obligasi
2. Sektor semi formal
Lembaga semi formal tidak di atur oleh pihak yang berwenang di bidang perbankan namun biasanya diizinkan dan diawasi oleh instansi pemerintah lainnya. Seperti koperasi kredit dan bank koperasi yang yang sering kali diawasi oleh biro yang membawahi koperasi. Contohnya:
· Koperasi simpan pinjam
· Koperasi serba guna
· Koperasi kredit
· Banques populaires
· Bank seolah-olah koperasi
· Dana tabungan karyawan
· Bank desa
· Proyek pembangunan
· Kelompok mandiri dan klub tabungan terdaftar
· Lembaga swadaya masyarakat(LSM)
3. Sektor non formal
Perantara keuangan non formal beroperai diluar struktur pengaturan dan pengawasan pemerintah. Mereka mencakup pelepas uang, pemilik rumah gadai, kelompok mandiri,dan lembaga swadaya masyarakat, serta tabungan keluarga yang menyumbang kepada usaha mikro. Contohnya:
· Asosiasi tabungan
· Gabungan asosiasi tabungan dan kredit-asosiasi tabungan dan kredit bergulir beserta variasinya
· Perusahaan keuangan non formal
> Bankir pribumi
> Perusahaan pembiayaan
> Perusahaan investasi
· Kelompok mandiri tidak terdaftar
· Pelepas uang perseorangan
> Komersial
> Bukan komersial(teman,tetangga,keluarga)
· Pedagang dan pemilik toko
· Lsm
Faktor-faktor kontekstual
1. Kebijakan sektor keuangan dan lingkungan hukum
> Pembatasan suku bunga
> Amanat pemerintah
> Penegakan hukum kontrak keuangan
2. Peraturan dan pengawasan sektor keuangan
3. Kebijakan ekonomi dan sosial
> Kemantapan ekonomi
> Tingkat kemiskinan
> Kebijakan pemerintah
Kapan LKM wajib tunduk kepada peraturan?
LKM harus tunduk kepada peraturan apabila dan ketika mereka mengerahkan tabungan deposito masyarakat. Para penabung perseorangan tidak dapat diharapkan memantau kesehatan keuangan LKM dan perlu mengandalkan pemerintah untuk melakukan hal ini. LKM juga perlu diatur bila standar kebiasaan yang baik jelas diperlukan, apakah karena tidak adanya organisasi atau lembaga yang menerapkan atau kalau ada tidak beroperasi secara efektif.
LKM juga harus diatur bila sudah mencapai ukuran dimana kegagalan mereka akan mengakibatkan konsekuensi jauh diluar pemilik dan kreditur
Lingkungan kebijakan ekonomi dan social
Setelah memeriksa pasokan jasa keuangan mikro, kebijakan sektor keuangan dan lingkungan hukum, serta persoalan pengaturan dan pengawasan, bidang terakhir untuk diperiksa dalam konteks Negara adalah lingkungan kebijakan ekonomi dan social. Kebijakan ekonomi dan social mempengaruhi baik kemampuan LKM untuk secara efektif menyediakan jasa keuangan maupun jenis kegiatan yang dijalankan oleh suatu usaha mikro.
> Kemantapan ekonomi dan pilitik
Dua ukuran yang umumnya dipertimbangkan dalam indikasi kemantapan ekonomi dan politik:
- Tingkat inflasi
- Tingkat pertumbuhan produk domestic kotor(GDP)
> Tingkat kemiskinan
Ketika meneliti konteks Negara, adalah penting bagi praktisi maupun donor untuk memahami parahnya kemiskinan di Negara dimana mereka bekerja dan mengetahui kebijakan pemerintah dan donor yang coba mengentaskan dan mengurangi kemiskinan.pemahaman mengenai tingkat kemiskinan suatu Negara membantu memperkirakan ukuran dan kebutuhan pasar potensial untuk jasa keuangan mikro dan juga dapat membantu menjelaskan atau menetapkan tujuan LKM atau donor
> Kebijakan pemerintah
Pandangan pemerintah sangat penting untuk menentukan posisi pemerintahan mengenai sektor non formal dan pengembangan usaha mikro, karena ini mempengaruhi kebijakan yang dapat mempengaruhi perilaku pengusaha mikro. Beberapa pemerintah mengakui sumbangan positif usaha mikro kepada ekonomi dan dapat secara aktif memasukkan pengembangan sektor non formal dalam rencana nasional. Namun demikan, dibanyak Negara prsoalan sektor non formal dan hubungan mereka dengankebijaksanaan pemerintahhanya mendapatkan sedikit pengertian. Sebagian kerangka kebijakan lebih menyukai sektor manufaktur besar dan berat sebelah terhadap sektor non formal dan usaha kecil.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar